
TABANAN – Pemerintah Tabanan mengemis anggaran ke Pemprov Bali untuk memperbaiki bangunan gedung UPTD Loka Latihan Kerja (LLK) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemkab Tabanan yang berada di Desa Meliling, Kerambitan Tabanan. Di sisi lain, Pemkab Tabanan akan membagi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp277 miliar.
“LLK di Meliling memang sudah kita rencana proses perbaikan bangunan gedungnya. Dan itu sudah kita ajukan juga ke Provinsi agar mendapat dana bantuan khusus keuangan (BKK), mengingat LLK menjadi perhatian serius kami,” ujar Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan ditemui belum lama ini usai menghadiri peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Kejuruan Kesehatan Tradisional Kemenaker di Desa Selemadeg, Selemadeg Tabanan.
Edi juga menyebut LLK di Meliling milik dari Pemkab Tabanan sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tabanan. Lantaran mampu memberikan pelatihan, keterampilan hingga keahlian. Namun hanya kendala di LLK Meliling masalah bangunan yang rusak.
Di antaranya pelatihan yang diberikan mulai dari barista kopi, elektronik, otomotif, tata rias, tata busana, bengkel dan lainnya. Bahkan pihaknya beberapa melakukan pelatihan tingkat kabupaten
“Alhasil masyarakat kami memiliki kompetensi yang cukup untuk bekal mereka bisa bekerja di sebuah perusahaan hingga bekerja membuat usaha mandiri,” ungkapnya.
Anggaran perbaikan gedung LLK tersebut diminta ke Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun lalu. Bahkan tahun ini kembali pihaknya ajukan dengan anggaran perbaikan sebesar Rp65 miliar secara keseluruhan. Jika hanya untuk servis renovasi seperti bangunan atap dan servis tembok sebesar Rp14 miliar.
“Kini masih berproses semoga tahun ini bisa mendapat bantuan. Tahapnya masih berproses,” tandasnya.
Sementara itu dari pantuan radarbaliid sebelumnya bangunan gedung LLK yang terdiri dari gedung kantor, gedung pertemuan dan gedung pelatihan sudah dalam kondisi rusak parah.
Gedung kantor misalnya bagian atap sudah jebol setiap musim hujan pasti bocor, plafon jebol, cat tembok terkelupas. Belum lagi kondisi tiang-tiang kayu penyangga tua dan lapuk. Lantaran itulah gedung kantor tidak difungsikan.
Bahkan salah satu bangunan gedung yang dulunya sebagai ruang pelatihan komputer kini sudah tidak berfungsi karena kondisi bocor. Kondisi lainnya di gedung LLK sudah tumbuh rumput ilalang dan semak belukar.
Meski demikian, sebagian gedung LLK milik Pemkab Tabanan masih ada juga yang dapat difungsikan. Untuk pelatihan tata busana (keterampilan menjahit), pelatihan bengkel dan pelatihan AC.
Yang ironis, di saat Pemkab Tabanan harus mengemis dana ke Pemprov Bali, pada saat yang bersamaan Pemkab Tabanan juga menganggarkan dana ratusan miliar hanya untuk belanja tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, AA Gede Dalem Trisna Ngurah 11 Maret 2022 lalu menyebutkan, Pemkab Tabanan telah mengusulkan pemberian TPP kepada seluruh ASN di Tabanan untuk 12 bulan penuh di tahun 2022 senilai Rp 277 miliar. Padahal, TPP dalam Permendagri tidak wajib.
"Itu (TPP) sudah diunggah melalui aplikasi SIMONA oleh Bagian Organisasi Setda Tabanan," jelasnya.



