Bapemperda DPRD Tabanan Targetkan Bahas 10 Ranperda Sepanjang 2027, Ini Prioritasnya
TABANAN, Radar Bali.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tabanan mencatat ada sebanyak 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas sepanjang tahun 2027 mendatang.
Jumlah tersebut menjadi bagian target atau prioritas untuk pembentukan perda tahun 2027 nanti.
Sepuluh ranperda yang dibahas tahun 2027 tersebut di antaranya ranperda penyelenggaraan pendidikan, ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2028, ranperda perubahan APBD tahun 2027, dan ranperda laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
Baca Juga: Klungkung Antisipasi Dampak Negatif Globalisasi, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Ditetapkan Jadi Perda
Selanjutnya ranperda perubahan atas peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, ranperda pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Tabanan, ranperda penyelenggaraan pemilihan perbekel atau kepala desa serentak, ranperda penyelenggaraan kerukunan umat beragama, serta ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, mengatakan dari 10 ranperda yang akan dibahas pada tahun 2027 bersama pihak eksekutif, ada ranperda yang menjadi perhatian serius pihaknya dan menjadi skala prioritas. Yakni ranperda penyelenggaraan pemilihan perbekel atau kepala desa serentak.
Karena pemilihan perbekel serentak di Tabanan diperkirakan akan digelar pada bulan Juni atau Juli 2027 mendatang dengan 25 desa yang akan melaksanakan. Selain itu, ranperda pemilihan perbekel serentak itu pula mencakup soal anggaran daerah yang akan digunakan.
"Paling tidak target kami ranperda penyelenggaraan pemilihan perbekel serentak ini bulan Maret atau April sudah rampung dan disahkan," ungkapnya, ditemui di Dewan Tabanan, Selasa, 10 November 2026.
Disamping ranperda penyelenggaraan pemilihan perbekel atau kepala desa serentak yang menjadi skala prioritas untuk dibahas, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani juga akan menjadi pembahasan dan perhatian serius.
Ranperda pelindungan petani ini berkaitan dengan lahan pertanian yang sudah ditetapkan menjadi LSD (lahan sawah dilindungi) dan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan).
"Perlindungan petani ini bisa saja nanti dalam pembahasan soal diberikan kebijakan gratis pembayaran pajak PBB-P2," ucapnya.
