Divonis 1 Tahun 6 Bulan Sengketa Subak Kerdung, Kubu AAN Darmawan Langsung Banding, Ini Dasarnya
DENPASAR, radarbali.id — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Anak Agung Ngurah Darmawan alias Turah Darmawan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan sengketa lahan Subak Kerdung.
Amar putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gde Novyartha, S.H., dalam persidangan di PN Denpasar, Kamis (29/10/2026).
Menanggapi vonis tersebut, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan sikap tegas untuk langsung melawan putusan tingkat pertama. Penasihat hukum terdakwa, Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, memastikan pihaknya segera melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi.
"Jangankan divonis 1 tahun 6 bulan, divonis 1 hari pun kami pasti banding," ujar Dr. Rizal usai persidangan.
Soroti Pertimbangan Hakim dan Bukti Penguasaan Lahan
Dalam memori banding yang sedang disiapkan, pihak pembela menilai pertimbangan hukum majelis hakim masih keliru. Kubu terdakwa menyoroti kekeliruan dalam mengaitkan putusan perdata dengan perkara pidana yang sedang berjalan.
Menurut mereka, sengketa kepemilikan lahan tidak dapat diputus hanya dengan mengandalkan satu putusan perdata, sementara masih banyak bukti autentik lain yang belum dikaji secara menyeluruh oleh pengadilan.
Selain itu, tim kuasa hukum turut mempermasalahkan beberapa poin krusial, antara lain:
- Status Penguasaan Fisik: Lahan sengketa hingga saat ini diklaim masih dikuasai secara fisik oleh pihak terdakwa.
- Kelengkapan Dokumen: Keberadaan dokumen peta rincik, surat keterangan tanah, dan surat pipil dinilai belum mendapat pertimbangan maksimal dari majelis hakim.
- Keterangan Saksi: Pihak terdakwa mempersoalkan keterangan saksi ahli yang dinilai memberatkan, serta menyoroti berita acara saksi atas nama Wayan Kebul yang diduga palsu dan kini tengah dalam pemeriksaan di Polda Bali.
Seluruh materi keberatan dan bantahan hukum tersebut saat ini tengah dirumuskan secara mendalam untuk diuji kembali dalam proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar.***
