JAKARTA, radarbali.jawapos.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Lembaga Karang Taruna di tingkat kelurahan dan desa untuk lebih aktif mengambil peran dalam berbagai bidang kemasyarakatan.
Menurutnya, organisasi pemuda itu selama ini belum menonjol sebagaimana Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), atau Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memiliki peran rutin dan langsung dirasakan masyarakat.
“Jujur saja, sejak saya menjadi Mendagri sebagai pembina ormas (organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna sepertinya kalah pamor dengan PKK, Posyandu, atau Linmas. Padahal Karang Taruna mestinya tidak hanya bergerak di bidang sosial, tapi bisa masuk ke sektor pertanian, pendidikan, kesehatan. Jadi tidak hanya memberikan bansos (bantuan sosial) atau gotong royong bangun masjid,” ujar Tito, saat memberi sambutan dalam pembukaan Pengukuhan dan Rakernas Pengurus Nasional Karang Taruna di Mal Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (22/11/2025).
Tito mendorong para kader Karang Taruna melakukan transformasi dan memperluas fokus kerja pada persoalan sehari-hari masyarakat. Sebab, Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang seharunya meresapi rekam jejak pemuda sebagai pencetus perubahan dalam catatan sejarah Indonesia modern.
"Sejarah Indonesia menunjukkan peran penting pemuda sebagai motor perubahan, mulai dari Sumpah Pemuda 1928 hingga gerakan mahasiswa pada masa reformasi," ujarnya.
Bonus Demografi Harus Diaktifkan
Menurut Tito, jumlah pemuda Indonesia yang besar—sering disebut bonus demografi—merupakan peluang besar bagi pembangunan nasional.
Dengan 56% pemuda tinggal di perkotaan dan 44% di perdesaan, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menahan laju urbanisasi bila kader Karang Taruna diikutsertakan dalam program strategis nasional, seperti program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
“Populasi usia produktif kita jauh lebih besar dibanding Jepang yang mayoritas penduduknya sudah menua, dan sekitar 93% penduduk Jepang ada di urban, sedangkan hanya 7% di perdesaan. Pemerintah sudah membuat beragam program, tapi perlu agen perubahan. Saya berharap bukan hanya perangkat desa, tetapi juga kader Karang Taruna,” tegas Tito.
Tito menyatakan berkepentingan mendorong Karang Taruna tampil lebih berperan dalam urusan hajat hidup masyarakat. Karena itu, organisasi pemuda tersebut perlu membangun identitas yang kuat, termasuk menelusuri sejarah organisasi yang selama ini dinilai masih simpang siur.
“Anggota organisasi akan bangga kalau punya landasan historis yang kuat. Perlu ada tim yang mengkaji sejarah Karang Taruna,” kata Tito.
Selain identitas, aspek pendanaan juga menjadi kunci. Tito menyatakan siap menggerakkan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung operasional Karang Taruna agar lebih aktif dan berdampak.
Rakernas Karang Taruna yang turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin, dan Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Budisatrio Djiwandono, menurut Tito merupakan momentum merumuskan arah baru Karang Taruna sebagai solusi bagi berbagai persoalan sosial.
Tito bahkan berencana mengundang Ketua Umum PNKT dalam rapat pengendalian inflasi yang rutin digelar Kemendagri setiap pekan di hari Senin, agar kontribusi Karang Taruna semakin terlihat oleh pemerintah daerah.
“Tujuannya supaya Karang Taruna menjadi perhatian daerah. Dengan begitu, eksistensinya dapat benar-benar diperhitungkan oleh para kepala daerah,” tutur Tito.***
