Rais Aam PBNU dan Gus Yahya Bertemu Mustasyar dan Kiai Sepuh NU di Ponpes Lirboyo

Pertemuan ini menjadi sorotan tajam lantaran KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dikabarkan akan turut hadir di tengah situasi konflik kepemimpinan yang tengah memanas.

Kabar kehadiran Gus Yahya ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Ponpes Lirboyo, KH Abdul Mu’id Shohib (Gus Muid).

Berdasarkan surat undangan bernomor 4826/PB.02/A.1.01.02/99/12/2025 yang diterbitkan pada 24 Desember 2025, agenda utama pertemuan ini adalah Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU.

Surat tersebut ditandatangani oleh KH Miftachul Akhyar selaku Rais Aam dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir. 

Jajaran Mustasyar PBNU memiliki 34 orang anggota, antara lain, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Prof. Ma'ruf Amin, KH Nurul Huda Djazuli, KH Anwar Manshur, Habib Luthfi Bin Yahya, Prof. Said Aqil Siroj, Nyai Shinta Nuriyah Wahid, Nyai Nafisah Sahal Mahfudz, TGH. Turmudzi Badaruddin.

Fokus utama pembahasan adalah memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang keputusan rapat pleno PBNU, tahapan dan prosedur yang telah ditempuh, substansi keputusan yang menjadi titik krusial konflik internal saat ini.

Meskipun nama Gus Yahya tidak tercantum secara eksplisit dalam daftar undangan formal bagi Mustasyar dan Kiai Sepuh, Ponpes Lirboyo memastikan kehadiran Ketum PBNU hasil Muktamar NU ke-34 Lampung tersebut dalam momentum krusial ini.

Gus Yahya sendiri sudah memastikan akan hadir di Lirboyo karena dirinya dan jajaran tanfidziyah PBNU mendapatkan undangan bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025 yang ditandatangani Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Anwar Manshur.

“Kami telah menerima surat undangan dari Romo Kiai Anwar Manshur, dan insyaallah saya akan hadir untuk memenuhi panggilan para Kiai Sepuh dan Mustasyar. Ini adalah bentuk ta’dzim (penghormatan) kami kepada para sesepuh, dan kami selalu siap untuk berdialog dan mencari solusi terbaik bagi jam’iyah,” ujar Gus Yahya seperti dikutip NU Online. 

Konflik ini berhulu dari keputusan Rapat Pleno PBNU beberapa pekan lalu yang memberhentikan Gus Yahya dari posisi Ketua Umum dan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketum PBNU.

Namun, Gus Yahya secara tegas melawan keputusan tersebut, dengan argumen bahwa pleno yang digelar jajaran Syuriyah bertentangan dengan AD/ART NU.

Di sisi lain, KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah produk kelembagaan, bukan sentimen pribadi.

"Keputusan Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan hasil proses kelembagaan yang berjalan melalui tahapan dan forum resmi organisasi," tegas Kiai Miftach.

Beliau menambahkan bahwa Syuriyah hanya menjalankan mandat pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar NU, terutama terkait pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN-NU) dan tata kelola keuangan organisasi.

Kondisi PBNU yang terbelah ini sebelumnya telah memicu keprihatinan mendalam dari para Kiai Sepuh.

Dalam Musyawarah Kubro Lirboyo yang digelar pada Ahad lalu, para kiai mengeluarkan seruan tegas agar kedua belah pihak segera melakukan islah (perdamaian).

Para kiai dan para pengurus PWNU serta PCNU memberikan tenggat waktu selama tiga hari sejak Musyawarah Kubro digelar.

Jika upaya perdamaian tidak tercapai dalam waktu tersebut, para Kiai Sepuh mendesak agar segera digelar Muktamar sebagai jalan keluar konstitusional tertinggi.

Pertemuan di Lirboyo hari ini diharapkan menjadi titik terang bagi masa depan jam’iyah, apakah akan berakhir dengan rekonsiliasi atau justru mempercepat langkah menuju Muktamar luar biasa.***