Oleh : Lewa Karma
HARI Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni bukan sekadar agenda seremonial negara, melainkan momentum reflektif untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan Indonesia. Dalam konteks bangsa yang sangat majemuk, Pancasila menjadi titik temu antara agama, budaya, suku, bahasa, dan berbagai identitas sosial lainnya. Keberadaan Pancasila memungkinkan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa besar di tengah perbedaan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, tema keagamaan dan budaya sebagai ikhtisar keberagaman merupakan wujud nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Secara sosiologis, Indonesia merupakan salah satu negara paling plural di dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sekitar 1.340 kelompok etnis, dan lebih dari 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (BPS, 2025). Kemajemukan tersebut dipersatukan oleh konsensus nasional berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan fondasi moral dan etika kehidupan berbangsa.
Soekarno sebagai penggali Pancasila menyebut Pancasila sebagai philosophische grondslag atau dasar filsafat negara yang digali dari nilai luhur bangsa Indonesia sendiri (Soekarno, 1964). Artinya, Pancasila lahir bukan dari ideologi asing, melainkan dari pengalaman historis, religiusitas, dan kebudayaan masyarakat Nusantara. Karena itu, Pancasila mampu menjadi jalan tengah di antara berbagai kepentingan agama, golongan, maupun daerah.
Dalam perspektif keagamaan, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa religius yang menghormati nilai ketuhanan tanpa menjadikan negara berbasis agama tertentu. Negara menjamin kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945, Pasal 29).
Prinsip tersebut menjadi dasar penting lahirnya moderasi beragama di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan mengedepankan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, agama tidak dipertentangkan dengan kebangsaan, melainkan menjadi kekuatan moral dalam memperkuat persatuan nasional.
