Oleh: Lewa Karma
Kasi Pendidikan Islam Kemenag Kabupaten Buleleng
KEINGINAN Presiden Prabowo Subianto memperbarui buku paket sekolah dan meninjau kurikulum patut dibaca sebagai upaya memperbaiki mutu pendidikan dari ruang kelas. Pendidikan tidak cukup dibenahi melalui perubahan dokumen, namun yang lebih penting adalah memperbaiki apa yang dibaca, dipelajari, dan dialami siswa.
Pada 2026 ini, pemerintah juga merencanakan bantuan buku tulis dan alat tulis bagi sekitar 12,18 juta siswa kelas 1–3 SD, sekaligus memperluas penyediaan buku bacaan bermutu bagi 27.627 SD dan SMP. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa buku, alat tulis, dan kurikulum merupakan satu ekosistem pembelajaran.
Kritik terhadap buku yang dianggap tidak proporsional harus diterjemahkan secara akademis. Buku yang baik bukan hanya menarik secara visual, tetapi harus selaras dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, perkembangan anak, aktivitas belajar, asesmen, dan konteks kehidupan siswa.
Karena itu, proporsionalitas tidak cukup diukur dari ukuran huruf atau kepadatan halaman. Yang lebih penting ialah kesesuaian antara beban materi, kemampuan berpikir anak, kedalaman konsep, dan waktu belajar.
Penelitian Ahmad, Kuntarto, dan Purba (2024) menunjukkan pentingnya kesesuaian materi buku dengan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Hasanah dkk. (2025) juga menunjukkan perlunya standar evaluasi buku yang lebih konsisten. Maka, jika pemerintah ingin mencetak buku baru, langkah pertama bukan mencetak, melainkan melakukan audit akademik.
Pertanyaan utamanya sederhana: apakah isi buku benar, sesuai kurikulum, sesuai usia anak, kontekstual, tidak terlalu padat, dan mampu mendorong siswa membaca, berpikir, bertanya, menulis, memecahkan masalah, serta berkreasi?
