DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Akselerasi perubahan sosial-budaya, ekonomi, dan politik global tidak berbanding lurus dengan kemajuan kesetaraan gender. Data mengkhawatirkan dari Equal Measures 2030 (EM2030) menunjukkan bahwa dunia diperkirakan baru akan mencapai kesetaraan gender dalam 97 tahun, dengan hampir 40% negara mengalami stagnasi atau kemunduran dalam capaian antara 2019–2022.
Fakta inilah yang mendorong Universitas Ngurah Rai, Institut KAPAL Perempuan, Bali Sruti, dan Bali Gender Studies Forum menyelenggarakan Konferensi Internasional bertema, "Public Policy, Gender Equality, Disability and Social Inclusion: Towards the Achievement of the 2030 SDGs" pada 16–17 Desember 2025 di Bali.
Konferensi ini secara tegas menyoroti ketidaksetaraan struktural yang terus membatasi akses perempuan—termasuk perempuan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya—terhadap layanan dasar, pekerjaan layak, dan representasi politik.
Lebih lanjut, forum ini membahas kerentanan baru yang muncul di era digital dan ekonomi global, khususnya eskalasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menargetkan warga Indonesia.
"Banyak korban dijanjikan pekerjaan layak, tetapi setibanya di lokasi justru disekap, dipaksa bekerja, dan mengalami penyiksaan psikologis. Korban perempuan menghadapi risiko berlapis yaitu kekerasan seksual, pelecehan, serta kontrol ketat yang menghilangkan otonomi tubuh dan hidup mereka," demikian ditekankan dalam salah satu sesi pembahasan.
Permasalahan ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender dan kemiskinan bersinggungan langsung dengan lemahnya penegakan hukum dalam konteks kejahatan digital lintas negara.
Selain membahas kebutuhan reformasi kebijakan publik, konferensi ini juga menyoroti pentingnya transformasi norma sosial. UNDP Gender Social Norms Index (GSNI) 2023 menemukan bahwa 9 dari 10 orang masih memiliki bias terhadap perempuan, termasuk 50% yang meyakini laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin politik.
Fakta ini dipertegas oleh Rektor Universitas Ngurah Rai, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum., dan Kepala Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan Institute, Misiyah, yang menjadi pembicara Pleno.
Mereka menekankan bahwa perubahan kebijakan harus berjalan seiring dengan upaya mengubah keyakinan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Konferensi yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara dan perwakilan dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa ini berkomitmen untuk menghasilkan luaran konkret, termasuk rekomendasi kebijakan, policy brief, dan kompendium digital ber-ISBN.
Enam sub-tema yang menjadi fokus pembahasan dalam 64 full paper yang terkumpul adalah:
- Kebijakan Publik untuk Keadilan Gender dan Inklusi
- Transformasi Sosial-Budaya untuk Keadilan Gender
- Kepemimpinan Perempuan
- Feminisasi Data dalam Pembangunan
- Reformasi Hukum serta Penegakan Hukum untuk Kesetaraan Gender
Sebagai langkah konkret, penyelenggara berkomitmen untuk memastikan minimal 60% perempuan dalam seluruh peran konferensi, mulai dari pembicara, moderator, hingga peserta, sebagai upaya nyata memperluas ruang kepemimpinan perempuan dalam ekosistem kebijakan publik.
Acara ini diselenggarakan secara hybrid, didukung oleh Program INKLUSI dan IJMI, serta dilengkapi dengan aksesibilitas ramah disabilitas seperti juru bahasa isyarat dan materi yang kompatibel dengan pembaca layar.***
Editor : M.Ridwan