Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Temukan Menu Tak Seragam, Komisi IV DPRD Tabanan Semprot Penyelenggara Makan Bergizi Gratis

J
Penulis: Juliadi Radar Bali❯

TEMUKAN PENYMPANGAN : Komisi IV DPRD Tabanan di SDN 2 dan SDN 3 Desa Jegu, Penebel. (foto:juliadi)
TEMUKAN PENYMPANGAN : Komisi IV DPRD Tabanan di SDN 2 dan SDN 3 Desa Jegu, Penebel. (foto:juliadi)


Advertisement

 

TABANAN, RadarBali.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabanan kembali menjadi sorotan. Dalam sidak yang dilakukan Komisi IV DPRD Tabanan di SDN 2 dan SDN 3 Desa Jegu, Penebel, Rabu (4/3/2026), anggota dewan menemukan adanya ketimpangan komposisi menu antar sekolah.

Temuan paling mencolok adalah absennya susu dalam paket makanan siswa, padahal susu merupakan komponen wajib dalam standar "Empat Sehat Lima Sempurna". Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdalih adanya kendala stok dari distributor.

Advertisement

Namun, alasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana.

"Kalau sekolah lain bisa dapat susu, kenapa di sini tidak? Ini menciptakan standar gizi yang berbeda. Jika distributor utama macet, cari cadangan. Susu itu wajib ada," tegas Wastana.

Selain soal menu, anggota Komisi IV Ni Made Trisnawati menyarankan adanya alternatif protein seperti kacang hijau atau susu kedelai jika kendala teknis benar-benar buntu.

Advertisement

Dewan juga menekankan pentingnya higienitas dapur untuk mencegah keracunan massal, termasuk memastikan kesehatan para petugas SPPG. Menindaklanjuti temuan ini, Komisi IV berencana memanggil 31 SPPG di seluruh Tabanan dalam rapat kerja evaluasi untuk menyeragamkan SOP pelayanan.[*]

Advertisement
Editor : Hari Puspita
Sumber : Radar Bali

Artikel Terkait

Bapemperda DPRD Tabanan Targetkan Bahas 10 Ranperda Sepanjang 2027, Ini Prioritasnya

Bapemperda DPRD Tabanan Targetkan Bahas 10 Ranperda Sepanjang 2027, Ini Prioritasnya

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tabanan mencatat ada sebanyak 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas sepanjang tahun 2027 mendatang.

Mencuat Wacana Legalisasi Tajen dari DPRD Gianyar, Kapolda: Nol Toleransi untuk Perjudian!

Mencuat Wacana Legalisasi Tajen dari DPRD Gianyar, Kapolda: Nol Toleransi untuk Perjudian!

Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Ngakan Ketut Putra kembali memantik kontroversi usai menyuarakan usulan legalisasi arena tajen (sabung ayam) di Bali.

Anggap PPPK Paruh Waktu Bak Perbudakan, Wastana Minta P3K Diberi Kesempatan Ikut CPNS Tanpa Batas

Anggap PPPK Paruh Waktu Bak Perbudakan, Wastana Minta P3K Diberi Kesempatan Ikut CPNS Tanpa Batas

Kebijakan pemerintah pusat yang mengubah status pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer