MANGUPURA, Radarbali.id- Tahun 2024 merupakan tahun politik. Telah berlangsung kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Di tahun ini, belanja hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendadak mengalami kenaikan yang signifikan. Pada APBD induk 2024, belanja hibah Rp 1,4 triliun lebih tetapi pada RAPBD Perubahan 2024, setelah dievaluasi Pemprov Bali naik menjadi Rp 2,5 triliun lebih. Berarti, ada kenaikan belanja hibah sekitar Rp 1,1 triliun lebih.
Berdasar data yang diperoleh, setelah dievaluasi Pemprov Bali melalui Gubernur Bali, RAPBD Perubahan 2024 dari Pemkab Badung dirancang sebesar Rp 12 triliun lebih. Ada pun pendapatan Badung dirancang Rp 11,3 triliun lebih. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp 10,2 triliun lebih. Pendapatan transfer Rp 1,1 triliun lebih, lain-lain pendapatan yang sah Rp 3,9 miliar lebih. Total
Sementara untuk belanja daerah Rp 12 triliun lebih. Yakni, meliputi belajar operasi Rp 7 triliun lebih. Rinciannya ada belanja pegawai Rp 2,4 Triliun lebih, belanja barang dan jasa Rp 2 triliun lebih, belanja subsidi Rp 6,4 miliar lebih. Khusus untuk belanja hibah ini ada kenaikan yang signifikan yang awalnya di APBD induk 2024 belanja hibah Rp 1,4 triliun lebih naik menjadi Rp 2,5 triliun lebih pada RABPD Perubahan 2024.
Sedangkan untuk belanja bantuan sosial malah mengalami penurunan. Yakni pada APBD induk 2024 belanja hibah Rp 1,4 miliar lebih dan pada RAPBD Perubahan malah turun menjadi Rp 939 juta lebih. Kemudian untuk belanja modal total Rp 2,5 Triliun lebih, belanja tak terduga Rp 75 miliar, belanja transfer Rp 2,4 Triliun lebih. Total antara pendapatan daerah dan belanja daerah ada defisit Rp 7,3 miliar lebih.
Ketua DPRD Badung Sementara I Putu Parwata menjelaskan, soal hibah merupakan kebutuhan daripada masyarakat. Karena, ada masyarakat yang menginginkan program, ada juga yang ingin dijabarkan dalam bentuk hibah.
Selain itu, ada hibah vertical. ”Jadi, hibah kepentingan masyarakat dan kepentingan vertikal. Kami harus berlaku adil, baik yang vertikal dan masyarakat sepanjang dapat dipertanggungjawabkan baik,” ungkapnya saat ditemui usai rapat DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu, 11 September 2024 di Ruang Rapat Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung.
Lebih lanjut, pemberian hibah itu, melihat objektivitas yang dibutuhkan masyarakat. ”Maka kita ikuti dan evaluasi secermat mungkin. Jangan nanti sampai ada pelanggaran. Untuk program Angelus Bhuana itu juga ada dalam bentuk program kegiatan dan bentuk hibah, “ jelasnya.
Sementara, Pj. Sekda Badung IB Surya Suamba mengatakan, sesuai dengan hasil evaluasi dari Gubernur Bali ada beberapa mengalami kenaikan. Namun kenaikan ini juga telah diproyeksi dan ditopang oleh beberapa potensi. Seperti target kunjungan wisatawan ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai akhir tahun 2024 sebanyak 7 juta wisatawan mancanegara sehingga diproyeksi ada penambahan pendapatan sebesar Rp 630 Miliar.
Kemudian data dari BPS menyebutkan, wisatawan manca negara dalam satu kunjungan menghasilkan uang Rp 3,9 juta per orang. Kemudian ada proyeksi rasio penagihan 40 persen piutang tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 penagihan dinaikkan menjadi 50 persen. Ada potensi penambahan sebesar Rp 214 miliar. Selain itu, ada penambahan wajib pajak baru sebanyak 1200 wajib pajak, penerimaan PBB dan lainnya.
“Kami diberikan penugasan Bupati dan Wakil Bupati, untuk intensifikasi atau memaksimalkan pendapatan yang ada. Perencanaan diharapkan sesuai dengan rencana. Kasarnya, kinerja kami ’dipecut’ supaya kami bisa memperoleh sesuai rencana dan proyeksi. Sehingga dalam waktu 4 bulan ini bisa tercapai,” pungkasnya. ***
Editor : Made Dwija Putera