DENPASAR, Radar Bali.id- Made Mangku Pastika, Mantan Gubernur Bali dan yang kini menjabat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perwakilan Bali menyentil pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut Wayan Koster strong leader.
Tito menyampaikan pujian terhadap Wayan Koster tersebut saat wawancara dengan awak media. Yakni, seusai acara serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) masa jabatan 2018-2023 Jumat (8/9/2023).
Made Mangku Pastika yang menyoroti kebijakan publik di Bali dalam diskusi tersebut, kemudian itu ia menyinggung judul headline berita di koran Mendagri Tito menyebut strong leader.
Menurutnya, saat kepemimpinan Koster tidak pernah ada gejolak. Baginya, sangat mudah tampak seolah-olah strong leader dengan menutup semua orang kemudian membuat berita sendiri.
"Saya baca di koran penilaian Pak mendagri Tito sebut Wayan Koster strong leader. Karena tidak pernah ada gejolak apa-apa. Ya, kan hebat. Inilah yang terjadi bukannya apa-apa, tetapi untuk menjadi seolah-olah strong leader itu tidak susah, tutup saja semua mulut orang buatkan berita sendiri," ucap Pastika pada diskusi publik “Strategi Mendesain Kebijakan Publik untuk Bali Masa Depan” yang digelar DPD Persadha Nusantara Bali, Sabtu (9/9/2023).
Koster membandingkan dengan zamannya yang dianggap demokratis, yang justru menyediakan podium bebas bicara setiap hari Minggu pagi di Lapangan Bajra Sandhi, Renon yang tidak ada pada era Koster-Ace.
Mantan Kapolda Bali itu menyebut dirinya sendiri sebagai gubernur gila. Tetapi, menurutnya, walau dianggap gila, itulah bentuk pemerintahan demokratis.
"Oleh karena itu ada gubernur buat podium bebas bicara itu orang gila. Untuk apa bikin itu katanya bikin penyakit sendiri. Demi pemerintahan demokratis supaya tidak jauh mabuk kekuasaan itu, memang harus mau membuka diri dan membuka kritik, saran kecaman apapun dari para pemilik hak atas rupiah itu," tandasnya.
Pastika mengingatkan saat ini momen yang tepat membicarakan kebijakan publik, karena RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Wayan Koster sudah berakhir yang berlaku hanya lima tahun. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memiliki peran penting menentukan arah kedepannya selama 1,5 tahun. "Apakah akan meng-copy paste yang lalu diteruskan atau bagaimana ini harus diberikan masukan kepada beliau," ucapnya.
Selain itu, disinggung keuangan daerah Bali, sudah diketuk palu APBD Perubahan 2023, yang berlaku hanya sebentar. Sekitar tiga bulan. Pastika mengingatkan defisit yang akan terjadi, karena pernah tersebar surat edaran dari Sekda Bali mengenai defisit.
Masyarakat diminta perlu tahu bagaimana nasib sisa tiga bulan terakhir. "Apakah defisit itu teratasi atau tidak. Kalau teratasi bagaimana dan kalau tidak apa dampaknya untuk kondisi di Bali. Jangan sampai ada proyek yang tidak terbayar. Sudah berjalan tapi tidak tuntas itu akan menjadi masalah besar buat Pak Koster. Tentu itu kami tidak inginkan," harapnya.
Masyarakat harus tahu penggunaan uang rakyat untuk kepentingan publik. Terutama kelompok LSM berperan mencari tahu RKPD minimal untuk 2024. Hal ini untuk mengantisipasi kemerosotan. Dengan keterbukaan informasi publik syarat pemerintahan demokratis harus transparan, akuntabel dan partisipasi publik.
"Saya memberikan dorongan kepada teman-teman, media legislatif. Mulailah bangkit masak takut terus. Sudah waktunya bicara dan mencari tahu yang sesungguhnya. Kalau sudah tahu perlu bicara lagi. Kalau diam ikut berdosa makin makin terpuruk. Karena agak aneh IPM dan pendidikan turun," keluhnya.
Dalam keterangannya seusai acara, Made Mangku Pastika, minta pembangunan infrastruktur seperti membuat jalan tol tidak menganggu lahan pertanian yang subur dan pembiayaan bisa terjangkau. Ia mendukung adanya pembangunan, tapi harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Apalagi tidak pakai APBN perhitungan bisnis harus cermat.
Disinggung kepemimpinan Koster-Ace lima tahun terakhir dan yang rencana maju periode kedua, menurutnya banyak dikeluhkan komunikasi politik yang kurang sehingga masyarakat banyak meraba-raba."Komunikasi kurang. Jadi masyarakat meraba-raba masalahnya apa. Mau kemana kita itu saja. Penjelasan oleh beliau (Wayan Koster), jelaskan kepada rakyat dibuka komunikasi sehingga rakyat jadi tahu," sarannya.
Adapun dalam diskusi publik tersebut juga hadir Narasumber lainnya, seperti Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Akademisi Universitas Udayana, Dewa Gede Palguna; Ketua Umum Paiketan Krama Bali I Wayan Jondra, dan Waketum DPP Persada Nusantara, Gede Suardana. [*]
Editor : Hari Puspita