RADAR BALI — Bank Indonesia mendesak percepatan realisasi konektivitas transportasi massal kereta api di Provinsi Bali. Proyek tersebut dinilai krusial untuk pengurai kemacetan di kawasan wisata serta instrumen pengungkit investasi di seluruh wilayah di Bali.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Achris Sarwani menilai, keterbatasan konektivitas antarwilayah masih menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
"Kami melihat konektivitas ini masih menjadi pekerjaan rumah agar pertumbuhan ekonomi semakin baik," ujar Achris Sarwani.
Ketiadaan jaringan transportasi massal yang mumpuni membuat penanaman modal di Bali menjadi sangat timpang.
Data menunjukkan bahwa sebesar 98,56 persen investasi di Bali saat ini masih berkutat di sektor tersier, seperti akomodasi perhotelan, restoran, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.
Ketimpangan tersebut semakin diperparah oleh konsentrasi geografis penanaman modal yang berpusat di klaster pariwisata Bali Selatan.
Menurut Achris Sarwani, mayoritas investasi di Bali masuk ke Kabupaten Badung dengan porsi mencapai 64 persen, disusul Kabupaten Gianyar sebesar 15 persen, dan Kota Denpasar sebesar 10 persen.
Sementara itu, enam kabupaten lainnya di Bali harus saling berebut sisa porsi investasi yang sangat kecil, yakni di bawah tiga persen.
Dengan adanya moda MRT atau kereta api, aksesibilitas menuju wilayah luar Bali Selatan akan terbuka lebar, sehingga mampu memicu pemerataan ekonomi dan menarik minat investasi di luar sektor pariwisata.
Secara legalitas, payung hukum untuk mewujudkan angkutan massal berbasis rel ini sebenarnya sudah matang.
Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.
Pada Pasal 20 Perda tersebut, secara eksplisit diamanatkan pembangunan sistem jaringan kereta api yang mencakup jaringan jalur dan stasiun di kawasan metropolitan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Rute yang dipetakan meliputi koridor Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai–Kuta, Kuta–Mengwi, Kuta–Nusa Dua, Kuta–Benoa–Sanur–Niti Mandala Renon–Kuta, hingga jalur Sanur–Ubud.
Namun, hingga pertengahan tahun 2026 ini, megaproyek angkutan massal bertajuk Bali Urban Subway ini masih dihadapkan pada tantangan realisasi yang besar, terutama menyangkut pembiayaan.
Hingga triwulan I-2026, realisasi investasi di Bali telah mencapai Rp 13,31 triliun dari target Rp 48 triliun hingga akhir tahun.
Capaian tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 9,04 triliun dan penanaman modal asing sebesar Rp 4,27 triliun.
Bali juga menyumbang devisa pariwisata sebesar Rp 176 triliun pada tahun 2025 dari total nasional yang mencapai hampir Rp 320 triliun.
Di tingkat operasional, badan usaha pengelola proyek, PT Sarana Bali Dwipa Jaya, menegaskan bahwa proyek kereta api bawah tanah ini tetap berjalan sesuai rencana.
Meskipun sempat muncul sorotan dari DPRD Bali akibat minimnya aktivitas fisik pasca-upacara peletakan batu pertama pada September 2024, perlambatan tersebut dikonfirmasi terjadi karena adanya perombakan manajemen internal serta penataan ulang skema kerja sama hukum agar lebih kokoh.
Saat ini, PT Sarana Bali Dwipa Jaya tengah mengevaluasi mitra lama dan mengompetisikan sejumlah calon investor potensial baru untuk mendanai proyek yang murni menggunakan skema tanpa dana APBN/APBD ini.***
Editor : Ibnu Yunianto