Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

BBM Nonsubsidi Meroket, Pemkab Buleleng "Ikat Pinggang" dan Alihkan Rapat ke Daring

Francelino Junior • Senin, 11 Mei 2026 | 14:00 WIB

 

ilustrasi suasana di kawasan SPBU . (gambar digital gemini/radar bali)
ilustrasi suasana di kawasan SPBU . (gambar digital gemini/radar bali)

SINGARAJA, RadarBali.id  – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang cukup signifikan menjadi ujian bagi napas anggaran operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.

Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Turun Mulai 29 Maret 2025, Apresiasi Pertamina Menjelang Lebaran

Alih-alih menambah alokasi dana, Pemkab Buleleng justru memilih jalur "ikat pinggang" dengan melakukan efisiensi besar-besaran pada sektor transportasi.

Kenaikan harga Pertamina Dex—yang menjadi konsumsi wajib kendaraan dinas—dari Rp14.500 menjadi Rp27.900 per liter, memaksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memutar otak.

Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Meroket, Polsek Melaya Perketat Pengawasan SPBU

Pasalnya, anggaran transportasi tahun ini sudah "ketok palu" dan tidak akan ada penambahan meski harga pasar bergerak fluktuatif.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng, Made Pasda Gunawan, menegaskan bahwa kebijakan ini murni untuk menekan belanja daerah. "Prinsipnya justru untuk mengurangi, bukan menambah anggaran," ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Satu Titik, Satu Kendaraan

Sebagai langkah konkret, Pemkab Buleleng mulai merombak budaya kerja. Perjalanan dinas dikurangi drastis dan dialihkan ke rapat daring melalui aplikasi konferensi video. Jika memang harus melakukan kegiatan luar daerah secara berkelompok, pola "rombongan satu kendaraan" kini diwajibkan.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, memaparkan simulasi penghematan yang cukup mencolok. Jika sebelumnya rombongan berangkat menggunakan sepuluh mobil dinas kecil, biaya operasionalnya bisa mencapai Rp6 juta. Namun, dengan memanfaatkan bus atau minibus dari satu titik kumpul, biaya bisa ditekan hingga hanya Rp1,5 juta.

"Langkah ini mampu menekan penggunaan kendaraan dinas secara signifikan. Selain efisien secara jumlah, penggunaan bus jauh lebih hemat dari sisi biaya operasional," kata Bupati Sutjidra.

Realisasi Penghematan Mulai Terlihat

Upaya ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri terkait Transformasi Budaya Kerja ASN. Data realisasi anggaran mulai menunjukkan tren positif; pada Maret belanja BBM tercatat sebesar Rp692,8 juta, sementara pada April turun menjadi Rp670,1 juta.

Meski penurunan di angka Rp22,7 juta tersebut dianggap belum besar, Pemkab optimis efisiensi ini akan terus meningkat. Targetnya, pada bulan Mei dan seterusnya, penghematan anggaran transportasi dapat menyentuh angka 10 hingga 20 persen. Pola penggunaan kendaraan bersama ini akan terus didorong sebagai standar baru birokrasi di Buleleng di tengah tantangan ekonomi global.[*]

Editor : Hari Puspita
#kenaikan bbm nonsubsidi #efisiensi #BBM di Bali #bbm subsidi #pemkab buleleng