DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Wacana pembangunan Terminal Apung LNG (Liquefied Natural Gas) Sidakarya di Pantai Serangan, Denpasar, kian memanas. Proyek ini memicu gelombang protes dan kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat, praktisi pariwisata, hingga aktivis lingkungan.
Banyak yang menilai proyek ini berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata Bali, mengingatkan pada kontroversi tambang nikel di Raja Ampat yang akhirnya dicabut izinnya.
Belum lama ini, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Denpasar menggelar talkshow bertajuk "Menakar Dampak Pangkalan LNG Terhadap Pariwisata Kota Denpasar".
Acara yang berlangsung di Kampus STB Runata, Denpasar, ini menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi, di antaranya Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si, praktisi pariwisata I Made Mendra Astawa, S.Tr.Par., M.Tr.Par, Ngurah Paramartha, dan pelaku pariwisata Yosep Yulius Diaz.
Para narasumber sepakat bahwa pembangunan LNG Sidakarya, yang direncanakan berlokasi sekitar 500 meter dari bibir Pantai Serangan, perlu dikaji ulang secara mendalam. Ngurah Paramartha menyoroti bahwa lokasi proyek yang berdekatan dengan Pura Sakenan, kawasan suci yang memiliki nilai spiritual tinggi bagi masyarakat Bali, bertentangan dengan norma pembangunan industri di dekat situs religius.
"Soal sampah di situ juga tidak ada solusi, soal dermaga sampai soal reklamasi juga berada di situ dan sekarang LNG. Pertanyaannya, kenapa semuanya harus di situ?" kritik Ngurah Paramartha, mempertanyakan mengapa Pulau Serangan selalu menjadi pusat berbagai proyek pembangunan.
Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan juga sangat tinggi. Wayan Patuh, seorang aktivis lingkungan dari Desa Serangan, tegas menolak proyek ini. Ia membayangkan kehadiran kapal besar berukuran 300 meter dan tinggi 40 meter yang beroperasi 24 jam penuh.
"Dengan pembangunan LNG Sidakarya tentu akan berdampak pada kerusakan lingkungan, mangrove dan terumbu karang. Apalagi kalau dikeruk dan didredging. Laut dan isinya pasti rusak dan hancur semua," kecamnya.
Yusdi Diaz, pelaku pariwisata Bali, menambahkan kekhawatiran tentang habitat penyu, yang secara alami akan kembali bertelur di lokasi yang sama. "Bagaimana penyu bisa pulang untuk bertelor. Karena penyu akan pulang di tempat yang sama. Bali mau dibawa kemana, tetap mempertahankan warisan atau short term business," tanyanya.
Masa Depan Pariwisata Bali yang Berkelanjutan
Prof. Nyoman Sunarta menekankan pentingnya membangun destinasi pariwisata berkualitas yang sesuai dengan carrying capacity Bali dan berlandaskan filosofi Tri Hita Karana. Ia mengingatkan bahwa Bali harus menjadi "laboratorium hidup" untuk pembangunan yang berkelanjutan.
"Caranya adalah dengan membangun Bali sesuai carrying and capacity. Kalau kita tidak ingin tergantung energi, lantas berapa banyak untuk cukup?" kata Prof. Sunarta, menyiratkan perlunya pertimbangan menyeluruh akan kebutuhan energi Bali tanpa mengorbankan kelestarian.
I Made Mendra Astawa menegaskan bahwa kepentingan ekonomi tidak boleh menghancurkan warisan leluhur. "Jadikan Bali the last heritage of Nusantara. Jangan sampai ekonomi menghancurkan warisan leluhur," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan seharusnya bukan menjadi tontonan bagi wisatawan.
Proyek Terminal Apung LNG Sidakarya yang digagas oleh PT Dewata Energi Bersih (PT DEB), joint venture antara PT Padma Energi Indonesia dan Perusda Bali, dengan dukungan teknis dari PT Titis Sampurna, berencana membangun terminal setinggi 50 meter sekitar 500 meter dari Pantai Mertasari, Sanur. Proyek senilai Rp 4,5 triliun ini dirancang beroperasi selama 20 tahun.
Namun, banyak pihak mempertanyakan urgensi pembangunan di Sidakarya, terutama setelah insiden blackout di Bali. Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, pada 6 Mei 2025, telah menegaskan bahwa PLTU Celukan Bawang di Buleleng sudah berkontribusi 30 persen energi Bali dan memiliki potensi kapasitas hingga 900 MW jika dua unit dijalankan. Penggunaan bahan bakar gas di Celukan Bawang juga dinilai lebih ramah lingkungan.
"Isu LNG Sidakarya harus secara jujur disampaikan, jangan bilang bahwa LNG ini akan menyelesaikan persoalan listrik. Soal listrik mati ini kan soal mesinnya yang mati, bukan bahan bakarnya habis," urai Suyasa.
I Made Dirgayusa, Ketua LMND Eksekutif Wilayah Bali, juga mempertanyakan, "Padahal, di Bali Utara tepatnya di Celukan Bawang, Buleleng sudah dirancang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 900 MW lengkap dengan LNG hub. Lalu, mengapa Sidakarya tetap jadi pilihan?"
Sidakarya terletak di kawasan padat penduduk, dekat wisata Sanur, dan zona konservasi Tahura Ngurah Rai. Proyek ini akan mengeruk laut hingga kedalaman 20 meter, berpotensi merusak ekosistem vital dan mata pencarian lokal. Yusdi Diaz bahkan menyebut pemaksaan pembangunan di Sidakarya hanyalah "gimik".
"Tempat itu tidak layak untuk terminal, kalau mau mandiri, buat yang besar sekaligus di tempat lain, entah di utara, entah di timur, yang mana lebih memungkinkan kita buat yang besar dan bisa menyuplai seluruh Bali," ungkapnya.
Polemik LNG Sidakarya mencerminkan pola serupa dengan kasus tambang nikel di Raja Ampat: dibungkus narasi "energi bersih" namun menyimpan bahaya lingkungan dan sosial yang besar. Akankah Bali mengambil pelajaran dari Raja Ampat dan memprioritaskan keberlanjutan serta warisan leluhur di atas kepentingan investasi jangka pendek.***
Editor : M.Ridwan