Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

Togar Situmorang Bela Raffi Ahmad: Tak Perlu Khawatir Pelaporan Dugaan Money Laundry ke KPK, Sarankan Raffi Lapor Transaksi ke PPATK

Rosihan Anwar • Jumat, 2 Februari 2024 | 19:29 WIB

 

BERI SARAN: Togar Situmorang (foto kiri) dan Raffi Ahmad. (Foto-Foto: Dok Togar Situmorang dan Imam Husein/Jawa Pos)
BERI SARAN: Togar Situmorang (foto kiri) dan Raffi Ahmad. (Foto-Foto: Dok Togar Situmorang dan Imam Husein/Jawa Pos)

DENPASAR, Radar Bali – Selebriti papan atas Raffi Ahmad diduga memiliki ratusan rekening yang merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi.

Advokat dan Bacaleg DPR RI Dapil 3 DKI Jakarta dari Partai Demokrat Dr. Togar Situmorang sangat menyayangkan perilaku yang telah dilakukan oleh Hanifa Sutrisna yang mendesak KPK dan pihak berwajib baik itu Kejagung RI serta Bareskrim Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Artis Nasional Raffi Ahmad.

“Apalagi, dikatakan ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS ini,” lanjut Dr. Togar Situmorang.

Advokat dan Bacaleg DPR RI dari Partai Demokrat ini menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan yang termuat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) secara umum terdiri atas upaya menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana.

Advokat dan Bacaleg DPR RI Partai Demokrat ini menyarankan agar Raffi Ahmad  untuk segera menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dimiliki  kepada PPATK.

“Raffi Ahmad tidak perlu khawatir atas pelaporan yang disampaikan kepada PPATK, karena dalam Pasal 29 UU TPPU mengatur ketentuan bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena akan sangat membantu menjaga dari risiko reputasi dan risiko hukum bagi Raffi Ahmad,” tutup Dr. Togar Situmorang, SH,MH,MAP, CMED,CLA,CRA. (*) 

Editor : Rosihan Anwar
#raffi ahmad #ppatk #Togar Situmorang Law Firm #kpk