RADAR BALI - Pemerintah memastikan tidak ada rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2025.
Hingga Oktober 2025, pemerintah masih akan fokus menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer di instansi pusat dan daerah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembukaan lowongan CPNS pada tahun ini.
“Belum ada arahan. Karena kita masih menyelesaikan yang kemarin saja belum selesai, yang PPPK masih banyak sekali,” kata Rini.
Rini menjelaskan, prioritas pemerintah saat ini adalah merampungkan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Proses ini ditargetkan tuntas pada Oktober mendatang.
Menurutnya, jumlah formasi tahun 2024 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Hal tersebut membuat penyelesaian administrasi pengangkatan PPPK berjalan lebih lama.
“Instansi masing-masing juga sedang menyelesaikan, begitu juga BKN. Target tetap Oktober semuanya selesai,” ujarnya.
Rekrutmen CPNS 2026 Masih Menunggu Arahan Presiden
Terkait seleksi CPNS 2026, Rini menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Prabowo.
Kementerian PAN-RB saat ini tengah menghitung kebutuhan pegawai sesuai usulan masing-masing instansi pemerintah, baik kementerian maupun pemerintah daerah.
“Ada beberapa instansi yang sudah menyampaikan kebutuhan, ada juga yang belum karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Rini menegaskan bahwa alokasi CPNS berasal dari masing-masing instansi, sementara Kemenpan-RB hanya menyiapkan formasi jika sudah ada arahan resmi.
ASN Tak Dapat Kenaikan Gaji 2026
Selain soal rekrutmen, pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS pada 2026.
Hal ini ditegaskan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai Presiden Prabowo menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan.
“Kalau tidak disampaikan, berarti tidak ada,” kata Prasetyo.
Meski begitu, Prabowo tetap memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Ia menyiapkan alokasi sebesar Rp178,7 triliun untuk gaji guru dan dosen, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS maupun guru ASN daerah.
Anggaran Pegawai Tetap Meningkat
Meski tidak ada rencana kenaikan gaji ASN dan pengangkatan CPNS baru, anggaran belanja pegawai pemerintah di APBN 2026 tercatat sekitar Rp580,7 triliun atau naik sekitar 11 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan ini mencerminkan besarnya kebutuhan untuk mendukung belanja rutin aparatur negara dengan penambahan PPPK.
Selain itu, kenaikan anggaran diperkirakan juga untuk meningkatkan kesejahteraan ASN meskipun tanpa penambahan CPNS maupun kenaikan gaji pokok ASN.***
Editor : Ibnu Yunianto