DENPASAR,radarbali.id - Proses pemberhentian Anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK tampaknya akan alot.
Pasalnya, meski DPD RI melayangkan surat penghentian hak-hak keuangan, administratif dan fasilitas serta memberikan dedaline hingga 12 Maret 2024 untuk AWK bisa membersihkan barang-barangnya di kantor DPD RI di Jakarta dan juga kantor di provinsi Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar tapi karena putusan gugatan yang diajukan di PTUN belum ada.
Terkait kasus ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan yang bersangkutan mengajukan gugatan di PTUN sehingga tidak bisa melakukan pergantian antarwaktu (PAW) kalau belum ada putusan inkracht.
Sementara aturan pengangkatan PAW tidak boleh kurang dari 6 bulan dari masa jabatan DPD RI yang berakhir Oktober. Sehingga jika sampai April belum ada putusan kata Lidartawan tidak ada PAW meski Arya Wedakarna telah diberhentikan.
"Proses PTUN dulu kalau lama sebulan dua bulan belum banding lagi. Lama prosesnya kalau itu dilakukan paling lambat 6 bulan. Setelah 6 bulan tidak ada PAW," kata Lidartawan.
Mantan Ketua KPU Bangli juga tidak ingin berspekulasi atau berkomentar mengenai pengganti Arya Wedakarna. Selain itu, keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI tidak akan memengaruhi pencalonan Arya Wedakarna periode 2024-2029.
"Prinsipnya periode dia sampai 2 Oktober. Kalau enam bulan sebelum Oktober itu apa April kan? Kalau April tidak ada putusan inkracht tidak ada PAW," tegasnya.
Sementara itu dikonfirmasi dengan Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Bali Putu Rio mengatakan pihaknya hanya mengikuti surat DPD RI yang ditandatangani Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir penghentian hak-hak keuangan dan administratif dan fasilitas lainnya.
"Kami berdasarkan surat tersebut saja, diberikan waktu sampai tanggal 12 Maret," jelasnya.
Baca Juga: FASA Bahas Isu Krusial Dampak Buruk Krisis Laut Merah Bagi Akses Kapal Niaga Global di Bali
Ia mengatakan tetap berpikir positif tidak ingin berandai-andai saat disinggung mengenai gugatan Arya Wedakarna di PTUN terkait putusan Badan Kehormatan (BK) yang kini sedang berjalan. Lebih lanjut Rio menyatakan sekretariat DPD RI memberikan batas waktu sampai 12 Maret karena pasti membutuhkan waktu mengosongkan barang-barang di dua kantor di Ibu Kota dan provinsi.
"Jadi logika saja. Kami tidak mungkin tidak manusiawi tiba-tiba minta mengosongkan. Beri waktu sampai 12 Maret dan kami merujuk surat tersebu, " katanya saat dihubungi kemarin (6/3).
Pantauan Jawa Pos Radar Bali di ruangan Arya Wedakarna di Kantor DPD Perwakilan Bali, ruangan AWK masih ada staf yang bekerja. Pintu ruangannya terbuka berbeda dengan ruangan di sebelahnya, anggota DPD RI yang lain tertutup rapat.
Menurut stafnya, Arya Wedakarna sedang ada tugas sehingga tidak datang ke kantor. Menurutnya, terakhir AWK ngantor Selasa lalu (4/3/2024).
Seperti diketahui surat penghentian hak-hak keuangan, administratif dan fasilitas lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia nomor 35 P Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024.
Dr.Shri Arya Wedakarna, MWS.,S.E., (M.TRU) telah mendapatkan peresmian pemberhentian sebagai Anggota DPD Republik Indonesia dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Surat Keppres Republik Indonesia terlampir.
Dalam surat yang bernomor :RT.01/215/DPDRI/III/2024 tertulis terhadap fasilitas ruang kerja Anggota DPD RI di ibu kota negara maupun di ibu kota provinsi akan dipersiapkan untuk anggota DPD RI pengganti antarwaktu (PAW).***