DENPASAR, radarbali.jawapos.com -Usai pelantikan kepala daerah, yang menghebohkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarlkan instruksi penundaan ikut retret. Praktris membuat dilema kepala daerah yang berasal dari PDIP.
Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah, menyoroti sikap sejumlah kepala daerah di Bali yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Padahal retret ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan kepala daerah pada di Istana Negara Kamis, 20 Februari 2025.
Ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP diduga karena instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari kader PDIP menunda mengikuti retret tersebut.
Instruksi ini disebabkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.
De Gadjah menyatakan pentingnya kepala daerah mematuhi arahan Presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat.
"Intinya kepala daerah dipilih oleh rakyat, kepala daerah harus mengikuti instruksi dari Presiden. Kan ini program Presiden, seharusnya ya datang (ikut retret).
Tapi kalau nggak datang, itu ya kembali lagi ke kebijakannya masing-masing. Mau mengikuti partai, silakan.
Saya tidak komentar urusan internal partai, kalau urusan rakyat itu yang saya komentari. Nggih, kalau untuk urusan internal partai saya nggak komentar," ujar De Gadjah, Sabtu (22/2/2025).
Selain itu, ia juga menepis anggapan bahwa retret tersebut menggunakan dana negara.
"Saya yakin ini bukan pakai uang negara," singgungnya. (feb)
Editor : Rosihan Anwar