TABANAN, Radar Bali.id – Program penyediaan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tabanan, Bali, terancam berhenti total.
Melonjaknya harga tanah di wilayah perkotaan hingga mencapai Rp 1 juta per meter persegi membuat pengembang perumahan subsidi tak lagi mampu melanjutkan pembangunan.
Masalah krusial ini mencuat saat Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Sri Haryati, meninjau kawasan pembangunan 200 unit rumah bersubsidi di Griya Multi Jadi (GMJ), Tabanan, pada Selasa (25/11/2025) kemarin.
Batas Harga Tak Sesuai Kenyataan
Pengembang perumahan subsidi BCA Land, I Gede Suardita, yang telah membangun setidaknya 900 unit rumah bersubsidi di Tabanan, mengungkapkan bahwa tantangan terberatnya saat ini adalah soal harga tanah.
"Dengan kondisi harga tanah pada wilayah perkotaan yang terus naik, maka kami sebagai pengembang sudah tidak bisa memungkinkan lagi untuk membangun perumahan bersubsidi," ungkap Suardita, yang juga mantan Ketua REI Bali.
Ia menjelaskan, harga tanah ideal untuk rumah bersubsidi maksimal berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per meter persegi.
Sementara, harga di lokasi strategis seperti Jadi Desa sudah menembus Rp 1 juta per meter persegi. Di sisi lain, konsumen cenderung mencari rumah yang dekat dengan area perkotaan.
Suardita menegaskan, pembangunan rumah bersubsidi di Tabanan berakhir pada tahun ini. Untuk tahun depan, pihaknya terpaksa beralih (migrasi) fokus menjual rumah komersil dengan harga mulai Rp 300 jutaan.
Harapan Kenaikan Harga Subsidi
Untuk menyelamatkan pasokan rumah MBR di Tabanan, pengembang BCA Land berharap pemerintah segera menyesuaikan harga jual rumah bersubsidi.
"Kami berharap dengan datangnya Kementerian PKP, pemerintah dapat menaikkan harga rumah bersubsidi yang saat ini Rp 185 juta menjadi Rp 200 juta ke atas," ujarnya.
Kenaikan batas harga ini dinilai sebagai solusi agar pengembang masih bisa memperoleh margin yang wajar, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa menjangkau kredit KPR.
Pemerintah Cari Solusi Regulas
Menanggapi keluhan pengembang, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengakui bahwa program subsidi, yang ditujukan untuk mengatasi defisit kepemilikan rumah nasional sebesar 9,9 juta unit, menghadapi tantangan berat akibat melonjaknya harga tanah.
"Kami akan terus mendorong pengembang perumahan untuk membangun rumah bersubsidi tentunya dengan kualitas yang baik. Salah satunya pengembangan perumahan dari Asosiasi REI Bali yang sudah menjalankan program perumahan subsidi dengan baik," kata Sri Haryati.
Terkait kendala harga tanah yang semakin mahal di Tabanan, Dirjen menyatakan bahwa Kementerian telah mendengar masukan tersebut.
"Jadi kami bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan melakukan kajian terus. Karena regulasi dibuat untuk menyelesaikan permasalahan," tegas Sri Haryati.
Kementerian PKP berjanji akan mengajak seluruh stakeholder perumahan untuk berdiskusi demi mencari solusi terbaik. Tujuan utamanya adalah memastikan pengembang tetap mendapat profit dan warga MBR tetap dapat mencicil kredit rumah subsidi dengan lancar.[*]
Editor : Hari Puspita