DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Kontroversial! Pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah semua provinsi. Termasuk kabupaten/kota di Bali. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara memastikan dana dari pusat dipotong Rp 244 miliar pada tahun 2026 mendatang.
Pihaknya akan mengevaluasi KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyisir anggaran yang bisa dipotong menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang diperoleh dari pusat.
”Dipotong Rpb244 miliar. ada beberapa kegiatan kami efisiensi masih dikoordinasi,” ucapnya saat dihubungi kemarin (7/10/2025).
Jaya Negara menyebut, saat dihubungi kemarin kebetulan sedang rapat terkait Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ia memperjuangkan tidak ada pemotongan, dengan cara sebagai pengurus dari Apeksi (Asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia) mengajak asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memperjuangkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya yang akan menghadap Presiden supaya tidak terjadi pemotongan.
”Mudah-mudahan karena transfer ke daerah sangat dibutuhkan bisa dikaji,” cetus Jaya Negara.
Politisi PDI Perjuangan ini dengan pengurangan akan memengaruhi postur APBD dan berdampak berbagai sektor. Terutama anggaran infrastruktur karena harus menyesuaikan, namun dipastikan tetap 40 persen dari jumlah APBD.
”Anggap dulu Rp 4 triliun dan kalau dipotong jadi Rp 3,75 triliun menghitung ulang berapa infrastruktur dan berapa ke pendidikan. Juga kesehatan harus disesuaikan,” jelasnya.
Dipastikan untuk infrastruktur pasti mendapat alokasi 40 persen dari total APBD hanya dasar menghitung yang berbeda. Pemkot akan mengkaji ulang anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Denpasar.
”Dengan berkurangnya ini apakah tetap atau bisa 40 persen (infrastruktur) atau apakah bisa lebih 40 persen apakah mungkin tidak postur APBD lebih 40 persen itu akan dikaji,” tegasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi dengan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede membenarkan ada pemotongan dan rencananya akan ada pembahasan dengan pemerintah eksekutif hari ini (8/10).
Ia menyatakan, mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat asalkan pertanggungjawabannya jelas.”Sepanjang penggunaan jelas kemana arah begitu. Di daerah berusaha penyisiran dana itu mendapatkan untuk menunjang program di daerah,” terangnya.
Kemudian, kata Ngurah Gede, di Denpasar saat ini dalam tahapan pemulihan pasca-banjir. Pemkot Denpasar memerlukan dana besar untuk pembenahan dan perbaikan akibat banjir.
”Besok rencananya rapat dengan tim anggaran pemerintah kota. Berapa sih didapat penyisiran itu dari mana saja,” jelas pria asal Kesiman, Denpasar ini.
Ngurah Gede menyarankan, jangan sampai pemotongan dana transfer ke daerah mengganggu yang esensial seperti pendidikan, infrastruktur yang membutuhkan. Harapannya sektor di luar itu dapat dikurangi.”Yang lain masih bisa dikurangi lagi dikit-dikit,” tandasnya.***
Editor : M.Ridwan