RADAR BALI - Pemerintah tengah mematangkan dua agenda besar yang dijadwalkan cair serentak pada Juni 2026.
Fokus utama kebijakan ini adalah memberikan perlindungan sosial kepada aparatur negara sekaligus mengakselerasi penggunaan energi bersih di tanah air.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa koordinasi lintas kementerian sedang dilakukan demi memastikan penyaluran dana berjalan tepat sasaran.
Guyuran Rp 55 Triliun untuk Kesejahteraan ASN
Menjelang tahun ajaran baru, pemerintah telah mengunci anggaran jumbo sebesar Rp 55 triliun untuk membiayai gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan.
Langkah ini diambil bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebagai mesin penggerak konsumsi rumah tangga yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua.
Sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2026, rincian pembayaran mengacu pada besaran penghasilan bulan Mei 2026.
Komponen tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan tetap, termasuk tunjangan kinerja bagi pegawai pusat.
Khusus bagi ASN di daerah, besaran tambahan penghasilan akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal wilayah masing-masing namun tetap mengikuti standar yang ditetapkan pusat.
Stimulus Kendaraan Listrik: Upaya Tekan Impor BBM
Di sektor lingkungan dan energi, Purbaya juga membeberkan rencana ambisius pemberian insentif kendaraan listrik (EV) mulai Juni mendatang.
Strategi ini menjadi jawaban atas tingginya harga minyak dunia yang terus membebani APBN melalui subsidi energi fosil.
Rincian Alokasi Subsidi EV:
Motor Listrik: Pemerintah menyediakan jatah untuk 100.000 unit pertama dengan suntikan dana mencapai Rp 500 miliar.
Setiap pembeli akan mendapatkan potongan harga langsung sebesar Rp 5.000.000.
Mobil Listrik: Tersedia kuota serupa untuk 100.000 unit. Bedanya, stimulus diberikan melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 40% hingga 100%, yang nilainya diproyeksikan menembus angka triliunan rupiah.
Purbaya menekankan bahwa jumlah 200.000 unit ini hanyalah tahap awal.
Mengingat kapasitas produksi nasional yang sudah mumpuni yakni mencapai 300 ribu mobil dan jutaan motor listrik per tahun, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menambah kuota jika antusiasme masyarakat tinggi.
"Prinsipnya kita ingin mengurangi ketergantungan pada BBM sesuai arahan Presiden. Jika kuota awal habis, kita akan tambah lagi secara dinamis," tegas Purbaya.
Saat ini, mekanisme teknis sedang difinalisasi oleh Kementerian Perindustrian serta Kemenko Perekonomian.
Konsumen nantinya dapat langsung menikmati manfaat ini melalui dealer resmi yang terintegrasi dengan sistem pemerintah, sehingga proses transaksi menjadi lebih mudah dan transparan.***
Editor : Ibnu Yunianto