Radarbali.jawapos.com- Kendati jadi sorotan publik terkait maraknya praktik perjudian, aktivitas judi sabung ayam atau tajen justru semakin merajalela di wilayah Gianyar, Bali.
Praktik yang jelas melanggar hukum ini terkesan dibiarkan oleh pihak berwenang, bahkan diduga mendapat perlindungan dari sejumlah oknum yang memiliki kepentingan.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Gianyar AKBP Umar yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp terkait aktivitas tajen di wilayah Abianbase belum memberikan tanggapan.
Sikap bungkam dari aparat penegak hukum ini semakin memicu kecurigaan publik bahwa ada unsur pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang terus berlangsung setiap malam tersebut.
Arena tajen di Abianbase disebut-sebut tak hanya menyelenggarakan sabung ayam, tetapi juga berbagai jenis perjudian tradisional lainnya seperti dadu, cap beki, hingga kartu kiu-kiu.
Lokasinya yang mudah diakses dan kerap dipadati para bobotoh (penjudi sabung ayam) menjadikan tempat ini menyerupai kasino tradisional yang bebas beroperasi tanpa takut penindakan hukum.
“Kalau tajen bisa jalan terang-terangan setiap malam, pasti ada beking dari orang kuat,” ungkap salah satu sumber yang mengirimkan bukti video keramaian tajen pada Selasa (6/5) malam.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa praktik tajen ini diduga difasilitasi oleh oknum-oknum dari pihak desa, baik di tingkat bawah hingga atas.
Informasi yang diterima, beberapa oknum bahkan mendapatkan ‘setoran’ ratusan ribu per minggu sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan yang mereka berikan.
Situasi ini tentu menjadi sinyal bahaya akan adanya struktur pendukung yang rapi terhadap praktik perjudian ilegal, yang seharusnya menjadi sasaran pemberantasan oleh pihak keamanan.
Masalah ini semakin pelik setelah muncul dugaan bahwa lokasi tajen di Abianbase berdiri di atas tanah milik Pemprov Bali, tepatnya merupakan bagian dari aset Duwe Besakih.
Jika benar, hal ini menambah daftar pelanggaran serius karena penggunaan lahan milik negara untuk aktivitas kriminal merupakan bentuk penyalahgunaan aset publik.
“Kalau memang itu lahan pemerintah, mengapa bisa dipakai untuk judi seperti ini? Ke mana penegak hukum dan pemerintah daerah?” kritik salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Keresahan warga setempat semakin meningkat seiring dengan berlarut-larutnya aktivitas ilegal ini.
Banyak yang mengeluhkan bahwa praktik perjudian tersebut tidak hanya mengganggu ketenangan lingkungan, tetapi juga mencemari nilai-nilai budaya Bali yang sakral dan menjunjung tinggi adat istiadat.
“Sudah dua bulan lebih beroperasi, tapi tidak ada tindakan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparat. Ini bukan sekadar soal judi, tapi soal keadilan,” ucap warga lainnya yang menolak ditulis namanya.
Warga sekitar kini mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta aparat desa untuk segera mengambil tindakan tegas dan menghentikan segala bentuk praktik perjudian di wilayah Abianbase.
Sementera itu, terkait izinnya diberikan langsung oleh Bendesa Adat setempat, wartawan menghubungi Bendesa Adat Abianbase, Nyoman Sujana.
Terkait lahan Duwe Besakih/aset Pemprov Bali yang dijadikan arena judi, Bendesa Adat Abianbase Nyoman Sujana tegas membantah, kendati sudah ada video yang disebarkan warga setempat.
“ Tidak benar itu, “ kata Bendesa Adat Abianbase, Nyoman Sujana via telepon, Senin (5/5/2025) lalu.***
Editor : Donny Tabelak