Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

Dari Bali untuk Dunia, Negara-Negara Kepulauan Ambil Alih Kendali Penyelamatan Krisis Kelautan di Bali Ocean Days 2026

M.Ridwan • Jumat, 30 Januari 2026 | 16:51 WIB
KRISIS KELAUTAN DUNIA: Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati memukul Gong pertanda dimulainya perhelatan Bali Ocean Days 2026 untuk atasi krisi kelautan dunia.
KRISIS KELAUTAN DUNIA: Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati memukul Gong pertanda dimulainya perhelatan Bali Ocean Days 2026 untuk atasi krisi kelautan dunia.

JIMBARAN, radarbali.jawapos.com – Ada misi lebih tajam dari arena Bali Ocean Days 2026 yang berlangsung di Jimbaran, Badung Bali, 30 – 31 Januari 2026. Para perwakilan negara kepulauan dari Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles menyerukan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi lintas negara untuk menghadapi krisis laut dan dampak perubahan iklim yang semakin mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seruan tersebut disampaikan dalam Session 1 Bali Ocean Days 2026 Conference & Showcase yang mengangkat tema Island Nations, Climate Crisis, and the Future of the Ocean, di Jimbaran, Bali, Jumat (30/1).

Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini Jelta Wong, serta Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN Nico Barito berbagi pengalaman negaranya sebagai garda depan (frontline) dalam menghadapi kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya laut.

Menurut mereka, negara-negara kepulauan berada pada posisi yang paling rentan, tetapi sekaligus memiliki kepentingan paling besar untuk mendorong perubahan cara dunia memperlakukan laut.

“Negara kepulauan tidak punya kemewahan untuk menunda. Bagi kami, ini bukan isu masa depan, ini adalah realitas hari ini,” ujar salah satu pembicara dalam sesi tersebut.

Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti dampak perubahan iklim terhadap perikanan, keamanan pangan, pariwisata, serta keberlangsungan komunitas pesisir, serta menekankan bahwa adaptasi dan perlindungan laut harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

Mereka juga menegaskan pentingnya dukungan internasional, baik dalam bentuk kebijakan global, pembiayaan iklim, maupun alih teknologi, agar negara-negara kepulauan tidak berjuang sendirian menghadapi krisis.

Ketua Panitia Bali Ocean Days 2026 Yoke Darmawan mengatakan bahwa sesi ini menegaskan posisi Bali Ocean Days sebagai ruang dialog strategis antara negara-negara yang berada di garis depan krisis laut.

“Apa yang disampaikan para pemimpin negara kepulauan hari ini adalah pengingat bahwa laut bukan isu sektoral atau lokal. Ini adalah isu geopolitik, isu pembangunan, dan isu keberlanjutan global,” ujar Yoke.

Ia menambahkan bahwa Bali Ocean Days dirancang sebagai ruang belajar dan kolaborasi, tempat pengalaman negara-negara dapat menjadi rujukan bersama dalam menyusun langkah ke depan.

Bali Ocean Days 2026 mengusung tema, “Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future dan menghadirkan lebih dari 40 pembicara dari 11 negara. Acara ini diselenggarakan — Para perwakilan negara kepulauan dari Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles menyerukan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi lintas negara untuk menghadapi krisis laut dan dampak perubahan iklim yang semakin mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seruan tersebut disampaikan dalam Session 1 Bali Ocean Days 2026 Conference & Showcase yang mengangkat tema Island Nations, Climate Crisis, and the Future of the Ocean, di Jimbaran, Bali, Jumat (30/1).

Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini Jelta Wong, serta Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN Nico Barito berbagi pengalaman negaranya sebagai garda depan (frontline) dalam menghadapi kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya laut.

Menurut mereka, negara-negara kepulauan berada pada posisi yang paling rentan, tetapi sekaligus memiliki kepentingan paling besar untuk mendorong perubahan cara dunia memperlakukan laut.

“Negara kepulauan tidak punya kemewahan untuk menunda. Bagi kami, ini bukan isu masa depan, ini adalah realitas hari ini,” ujar salah satu pembicara dalam sesi tersebut.

Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti dampak perubahan iklim terhadap perikanan, keamanan pangan, pariwisata, serta keberlangsungan komunitas pesisir, serta menekankan bahwa adaptasi dan perlindungan laut harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

Mereka juga menegaskan pentingnya dukungan internasional, baik dalam bentuk kebijakan global, pembiayaan iklim, maupun alih teknologi, agar negara-negara kepulauan tidak berjuang sendirian menghadapi krisis.

Ketua Panitia Bali Ocean Days 2026 Yoke Darmawan mengatakan bahwa sesi ini menegaskan posisi Bali Ocean Days sebagai ruang dialog strategis antara negara-negara yang berada di garis depan krisis laut.

“Apa yang disampaikan para pemimpin negara kepulauan hari ini adalah pengingat bahwa laut bukan isu sektoral atau lokal. Ini adalah isu geopolitik, isu pembangunan, dan isu keberlanjutan global,” ujar Yoke.

Ia menambahkan bahwa Bali Ocean Days dirancang sebagai ruang belajar dan kolaborasi, tempat pengalaman negara-negara dapat menjadi rujukan bersama dalam menyusun langkah ke depan.

Bali Ocean Days 2026 mengusung tema “Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future” dan menghadirkan lebih dari 40 pembicara dari 11 negara. Acara ini diselenggarakan oleh Sky Blue Sea Foundation bekerja sama dengan Darmawan & Associates, didukung oleh Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), serta berlangsung di InterContinental Bali Resort Jimbaran.***

Editor : M.Ridwan
#Bali Ocean Days 2026 #krisis laut #Kelautan