AMLAPURA, Radar Bali.id- Sejumlah Perbekel di Karangasem resah terkait adanya isu modal yang digelontorkan pemerintah pusat untuk koperasi merah putih senilai Rp 3 miliar membutuhkan jaminan.
Kondisi ini menyebabkan pengurus Koperasi Merah Putih justru kebingungan akan bergerak di sektor usaha apa. Jika merambah sektor simpan pinjam tentu akan bersaing dengan BUMDes yang sudah ada lebih dulu.
”Ya infonya harus ada jaminan, kami di desa tidak punya jaminan untuk mengakses dana tersebut. Kebanyakan tanah milik desa adat, mana berani kami memakai itu,” kata Perbelel Desa Duda Timur, I Gede Pawana.
Hal itu pun disampaikan Pawana saat bertatap muka dengan Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar baru-baru ini.
”Terkait masalah itu (adanya jaminan) sudah saya sampaikan kendala kami. Semoga nanti ada kebijakan,” tuturnya.
Dan, menjawab persoalan jaminan tersebut, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhamin Iskandar menegaskan bahwa semua masih dalam pembahasan pemerintah pusat. ”Jadi semua masih dibahas ya," ujar menteri yang akrab disapa Cak Imin itu.
Sebelummya, Cak Imin sempat mengimbau kepada perbekel dan peserta rembug desa yang hadir untuk tidak resah. Apalagi merasa bimbang dengan adanya isu tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes.
Ia menegaskan, keduanya baik BUMDes maupun Koperasi Merah Putih dapat berjalan beriringan. ”Tentu kedepan setelah pembentukan awal ini akan dibuatkan formulasi kembali sehingga nanti keduanya bisa berjalan bersama,” tandasnya.[*]
Editor : Hari Puspita