RADAR BALI - Pemerintah secara resmi mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk tahap pertama tahun 2026.
Proses realisasi ini telah berjalan sejak 1 Februari 2026 sebagai bagian dari percepatan penyaluran triwulan pertama.
Langkah percepatan ini diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi serta daerah terdampak bencana.
Hal ini bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat rentan tetap terjaga di awal tahun.
Fokus Penyaluran di Tiga Provinsi Sumatera
Pada gelombang awal ini, pemerintah memfokuskan pencairan di tiga provinsi besar di Pulau Sumatera.
Berdasarkan agenda rapat kerja Komisi VIII DPR RI, wakil menteri sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa penyaluran tersebut mencakup jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berikut adalah rincian penyaluran bantuan di tiga wilayah prioritas tersebut:
1. Provinsi Aceh
PKH: Disalurkan kepada 318.143 KPM dengan anggaran Rp235,6 miliar.
BPNT: Menjangkau 519.754 KPM dengan alokasi Rp311,8 miliar.
Tujuan: Mitigasi pascabencana dan penguatan ekonomi lokal.
2. Provinsi Sumatera Utara
PKH: Diterima oleh 513.914 KPM.
BPNT: Menjangkau 889.212 KPM.
Total Alokasi: Mencapai Rp533,5 miliar, menjadikannya salah satu penerima alokasi terbesar pada tahap ini.
3. Provinsi Sumatera Barat
PKH: Disalurkan untuk 188.279 KPM dengan anggaran Rp144,5 miliar.
BPNT: Menjangkau 354.072 KPM dengan nilai Rp212,4 miliar.
Tujuan: Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan pangan keluarga.
Total Anggaran dan Target Nasional
Jika diakumulasikan, total penerima manfaat di tiga provinsi tersebut mencapai 2.763.038 KPM.
Untuk mendukung penyaluran ini, pemerintah telah menggelontorkan total anggaran sebesar kurang lebih Rp1,832 triliun.
Menteri sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran ini sangat bergantung pada peran petugas di lapangan.
Menurut menteri sosial, pendamping PKH merupakan kunci utama agar bantuan tepat sasaran, baik untuk urusan bansos maupun program Sekolah Rakyat.
Penyaluran yang dimulai serentak di wilayah prioritas sejak awal Februari ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di zona terdampak bencana.
Pemerintah memastikan bahwa skema bantuan reguler ini akan terus dipantau agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh keluarga penerima.***
Editor : Ibnu Yunianto