TABANAN, Radar Bali.id – Polemik penyegelan 13 akomodasi pariwisata oleh Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali di kawasan warisan dunia (WBD) Jatiluwih mulai menemukan titik terang.
Buntut dari aksi saling segel dan protes petani lokal dengan memasang seng di lahan sawah mereka, 15 orang petani didampingi tokoh adat setempat akhirnya bertemu langsung dengan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, pada Senin (8/12/2025) di Kantor Bupati.
Bupati Sanjaya mengapresiasi kehadiran para petani dan merespons aspirasi mereka dengan kebijakan pro-petani.
"Saya pastikan tahun 2026, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan gratis nol persen bagi petani yang menjaga kawasan WBD di Jatiluwih. Tidak lagi 50 persen. Ini agar terjaga keberlangsungan sawah dan petani," ungkap Sanjaya usai pertemuan.
Selain insentif pajak penuh, Pemkab Tabanan juga menugaskan Perusahaan Daerah (Perusda) Sanjayaning Singasana untuk menjamin penyerapan seluruh hasil produksi pertanian petani Jatiluwih (padi Bali, beras merah, ketan, dsb.) dengan harga yang ditetapkan pemerintah, seperti harga Bulog (contoh: Rp 6.500/kg gabah kering).
Petani Ajukan Syarat Cabut Seng
Meskipun menyambut baik kebijakan PBB gratis dan jaminan serapan hasil tani, perwakilan petani, Wayan Subadra, menyebut aksi protes mereka akan dicabut dengan satu syarat utama.
"Memang seharusnya begitu, bantulah petani di Jatiluwih supaya bisa makmur. Tetapi terkait seng, kalau dari kami, cabut dulu garis police line penyegelan, baru kami akan cabut seng," tegas Wayan Subadra.
Permintaan tersebut sejalan dengan harapan Bupati Sanjaya, yang juga meminta Pemerintah Provinsi Bali dan Pansus TRAP untuk mempertimbangkan pembukaan segel 13 akomodasi pariwisata sambil mencari solusi terbaik, dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan kultur budaya masyarakat setempat.
Secara total, masyarakat petani dan pengusaha lokal mengajukan delapan permohonan kepada Pemkab, di antaranya adalah memfasilitasi dialog, memperbolehkan bangunan yang berdiri sebelum Perda RTRW 2023 tetap beroperasi, hingga mengembalikan pengelolaan pariwisata kepada subak dan adat. [*]
Produksi Ikan Nelayan Jembrana Anjlok 7 Ribu Ton Akibat Cuaca Buruk, Ini Faktor Penyebabnya
NEGARA, Radar Bali.id – Sektor perikanan tangkap di Jembrana mengalami pukulan telak tahun ini. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jembrana mencatat penurunan produksi ikan tangkap mencapai lebih dari 7.700 ton hingga Oktober, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala DKP Jembrana, I Ketut Wardana Naya, mengungkapkan bahwa penurunan signifikan ini bukan disebabkan oleh isu pendangkalan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, melainkan karena faktor alam.
"Berdasarkan data, produksi hasil tangkap yang masuk dari Januari hingga Oktober tahun ini mencapai 15.043.016 kilogram (sekitar 15 ribu ton). Padahal periode yang sama tahun lalu mencapai 22.768.644 kilogram (sekitar 22 ribu ton). Penurunan ini lebih dari 7.700 ton," jelas Wardana Naya, Senin (9/12/2025).
Menurutnya, faktor utama anjloknya produksi adalah cuaca buruk yang intens terjadi selama setahun terakhir.
"Terjadi penurunan produksi akibat kondisi alam. Ketika cuaca buruk terjadi, banyak nelayan yang tidak berangkat melaut karena berisiko tinggi," tambahnya.
Wardana Naya menegaskan, meskipun pendangkalan di kolam labuh PPN Pengambengan memang terjadi dan menyulitkan proses sandar dan bongkar muat hasil tangkapan, hal itu tidak berpengaruh terhadap kuantitas produksi nelayan.
Ikan yang paling banyak diproduksi adalah ikan lemuru, yang mayoritas disuplai untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengalengan ikan di Jembrana dan juga dikirim ke luar daerah.[*]
Editor : Hari Puspita